nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2018 pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (6/6).

Menkeu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang diproyeksikan sebesar 5,4%-6,1% merupakan cerminan kombinasi optimisme karena adanya potensi ekonomi. Namun, ia juga mengingatkan agar tetap berhati-hati terhadap ketidakpastian global. 

"Peningkatan peringkat rating Indonesia menjadi invesment grade oleh Standard & Poor's (S&P) diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan swasta dan meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia. Dengan peningkatan investasi maka kapasitas produksi meningkat dan lapangan kerja baru dapat diciptakan," ujarnya. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Terkait asumsi inflasi, pemerintah sependapat bahwa potensi risiko perlu terus dikendalikan. Selain itu, ia juga setuju untuk menjaga nilai tukar dengan memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Sedangkan untuk mendorong produksi lifting minyak dan gas, pemerintah menyiapkan skema Kontrak Bagi Hasil Migas yang lebih efisien dan menguntungkan, baik untuk Pemerintah maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

Melihat kondisi perekonomian yang membaik serta hasil kebijakan amnesti pajak, Pemerintah berharap rasio perpajakan tahun 2018 dapat mencapai 11%-12%. Hal ini juga akan ditopang dengan langkah reformasi perpajakan secara berkelanjutan. "Pencapaian pengampunan pajak di Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pemerintah akan menjaga dan memperkuat kepatuhan masyarakat" ungkap Menkeu. 

Lebih lanjut, Menkeu juga menjelaskan bahwa kebijakan belanja negara ditujukan untuk mendorong ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta tingkat kesenjangan untuk menghadirkan kesejahteraan yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. (p/ab)